Liputan6.com, Jakarta : Tingkat kepuasan warga DKI
Jakarta terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam
mengatasi masalah kemacetan di Ibukota merosot tajam. Padahal selama
ini, dalam janji kampanyenya, pria yang akrab disapa Jokowi itu mengaku
mampu mengatasi kemacetan dalam waktu 1 tahun masa pemerintahannya.
Dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei
Nasional (LSN), merosotnya kepuasan warga Jakarta terhadap penanganan
kemacetan ditunjukkan dalam rentang waktu Oktober 2013 hingga Januari
2014.
"Dalam survei bulan oktober 2013 lalu sebanyak 52,7% masih
mengaku puas, tapi kali ini tinggal 34,6% yang menyatakan puas terhadap
upaya Jokowi mengatasi kemacetan lalu lintas," ujar Peneliti Utama LSN
Dipa Pradipta dalam jumpa persnya di Hotel Atlet Century, Senayan,
Jakarta Pusat, Minggu, (9/2/2014).
Menurut Dipa, mayoritas
masyarakat DKI sudah mulai pesimis terhadap kemampuan Jokowi dalam
mencari solusi kemacetan lalu lintas ibukota. Pasalnya, selama hampir 16
bulan memimpin Jakarta, program Jokowi dalam mengurai kemacetan belum
terlihat.
"Jakarta masih macet, apa yang Jokowi janjikan seperti
ERP, ganjil-genap sampai saat ini tidak terealisasi. Angkutan umum yang
memadai, murah dan nyaman sampai saat ini belum terlihat. Yang ada
Jakarta justru makin macet," cetusnya.
"Optimisme publik terhadap
kapabilitas Jokowi terus merosot karena tidak banyak bukti riil yang
dirasakan masyarakat Jakarta," tambahnya.
Ganjal Pencapresan
Melihat
fakta tersebut, Dipa menilai merosotnya tingkat kepuasan warga Jakarta
terhadap Jokowi merupakan sesuatu yang wajar. Pasalnya, dipilihnya
Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta lalu, karena masyarakat Jakarta
sangat menaruh harapan besar kepada mereka untuk mewujudkan ibu kota
yang terbebas dari banjir dan macet.
"Tapi sampai saat ini,
harapan warga Jakarta belum tercapai. Wajar publik Jakarta pesimis
dengan kinerja Jokowi dalam mengatasi macet," ungkapnya.
Menguatnya
pesimisme terhadap kinerja Jokowi ini, menurut Dipa, berdampak pada
tingkat dukungan publik terhadap wacana pencapresan Jokowi yang saat ini
banyak diunggulkan oleh berbagai lembaga survei lainnya.
"Mayoritas
publik DKI atau 71,2% kurang setuju Jokowi naik ketingkatan lebih
tinggi menjadi capres, dan hanya 27,5% saja yang menyatakan setuju
dengan Jokowi diusung sebagai capres 2014," ujarnya.
Survei yang
dilakukan oleh LSN ini dilakukan dalam rentang waktu 10 hingga 26
Januari 2014 dan dilaksanakan di lima wilayah kota kabupaten di DKI
Jakarta dengan jumlah 790 responden. Proses pengambilan data dilakukan
dengan teknik pengambilan sampel secara berjenjang dengan tingkat
margin error sebesar 3,5%.
Untuk
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap
muka dengan responden dengan berpedoman kuesioner. (Adm/Riz)